Prediksi SDY — Ketimpangan kesejahteraan di tengah melimpahnya sumber daya alam kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, Idrus Emadeke, menyuarakan kekecewaan atas minimnya dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerahnya, meski menjadi pusat industri pengolahan nikel.
Dalam sebuah acara Bimbingan Teknis di Jakarta, Kamis (11/12), politisi dari Partai Golkar itu mengungkapkan paradoks yang terjadi. Kabupaten Halmahera Timur, yang menjadi rumah bagi 12 perusahaan pengolahan nikel dengan produksi puluhan juta ton per tahun, justru tercatat sebagai daerah termiskin di Provinsi Maluku Utara.
“Pertumbuhan ekonomi di Halmahera mungkin tinggi, tetapi pada kenyataannya kami justru menjadi wilayah termiskin. Ini menjadi pertanyaan besar, di mana hasil dari tambang dan berapa yang dibagi ke daerah?” ujar Emadeke.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons yang cukup mengejutkan. Alih-alih membahas kebijakan fiskal secara teknis, Purbaya justru menyarankan agar protes tersebut dilayangkan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Itu harus diperbaiki bersama. Anda harus protes ke ketum partai Anda, Bahlil,” ucap Purbaya di forum yang sama.
Purbaya sendiri mengakui adanya keanehan dalam pembagian keuntungan dari sektor tambang. Menurutnya, pola yang berjalan saat ini dinilai lebih menguntungkan pihak pengusaha dibandingkan negara sebagai pemilik sumber daya.
“Barang tambang agak aneh pembagian keuntungannya. Pengusaha lebih untung dibanding negara,” tandasnya.
Dia pun secara terbuka mendukung langkah anggota DPRD Haltim untuk menyampaikan protes resmi kepada Bahlil Lahadalia, dengan harapan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan daerah penghasil. Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan para peserta yang hadir.
Kasus Halmahera Timur ini menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia, di mana daerah penghasil seringkali tidak menikmati proporsi kesejahteraan yang setara dengan besarnya eksploitasi sumber daya yang dilakukan di wilayah mereka.
